KOMPASS-SUMATERA

Home » Politik

Category Archives: Politik

Langkah ULMWP Harus Didukung Semua Komponen Rakyat Papua

Oleh : Mickypapoy | Minggu, 22 Maret 2015 – 12.38 WIB | Dibaca : 2761 kali

Langkah ULMWP Harus Didukung Semua Komponen Rakyat Papua

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy (Foto: Ist)

Diplomasi Organisasi Papua Merdeka

Dukungan Perjuangan Bangsa Papua di Pasifik (Bagian I)
Pidato Masalah Papua di PBB, ULMWP Ucapkan Terima Kasih Kepada PM Kepulauan Solomon dan Tonga
ULMWP Bersama Tiga Organisasi Perjuangan Gelar Ibadah Syukuran Sambut Hasil PIF
Indonesia Sayangkan Isu Papua Barat Dibahas Dalam Forum Negara Pasifik

*Oleh: Yan Christian Warinussy

 

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya cenderung memandang bahwa langkah yang telah dilakukan oleh rakyat Papua melalui wadah pemersatu bernama United Liberation Movement for West Papua/ULMWP (Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat) saat ini tengah berada pada aras dan ruang yang tepat, proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum internasional, bahkan memenuhi syarat dan mekanisme yang dibenarkan pada tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Langkah dimaksud adalah dimana pada awal dan pertengahan Desember 2014 lalu di Port Villa, Vanuatu, telah terjadi kesepakatan diantara 3 (tiga) organisasi politik rakyat Papua yang sangat berpengaruh untuk bersatu demi secara bersama-sama mendorong pendaftaran ulang aplikasi keanggotaan Papua Barat (West Papua) sebagai calon anggota pada Melanesian Spearhead Group (MSG).

Hal itu kemudian diwujudkan dengan ditandatanganinya Deklarasi Saralana oleh 3 pimpinan organisasi politik Papua, yaitu Buchtar Tabuni mewakili Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Rex Rumakiek mewakili West Papua National Coalition for LIberation (WPNCL) serta Edison K.Waromi atas nama Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).

Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pandangan bahwa apa yang sudah dicapai tersebut merupakan sebuah langkah maju dalam konteks perjuangan penegakan hak-hak politik rakyat Papua sebagai bagian dari masyarakat adat dan pribumi di dunia sebagaimana diatur di dalam Deklarasi Internasional tentang masyarakat adat dan pribumi di negara-negara merdeka.

Pencapaian agenda pendaftaran secara resmi aplikasi keanggotaan rakyat Papua oleh para wakil mereka di ULMWP yang diwakili Sekretaris Jenderal ULMWP, Oktovianus Mote dan anggotanya ke Kantor Sekretariat MSG di Port Villa, Vanuatu, 5 Februari 2015 lalu.

Ini merupakan sebuah langkah nyata dan semakin maju dari segi perjuangan penegakan hak-hak politik dan demokrasi rakyat Papua di tingkat internasional, sekaligus dapat dipandang sama dengan sebuah perjuangan perlindungan hak asasi dan hak dasar mereka yang selama 50 tahun sejak tahun 1963 terus dilanggar secara sistematis dan struktural oleh Pemerintah Indonesia.

Oleh sebab itu, langkah yang sangat progresif ini sangat perlu mendapat dukungan nyata dan positif dari semua komponen perjuangan politik rakyat Papua, bahkan oleh mayoritas rakyat Papua di atas Tanah Papua secara keseluruhan.

Kenapa demikian? Karena langkah yang sedang dilakukan tersebut adalah langkah yang sesuai dengan mekanisme hukum internasional sebagaimana diakui dan digunakan di tingkat PBB. Hal ini sebagaimana pernah diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Bang Ki Mon di Auckland, Selandia Baru, beberapa tahun lalu, bahwa terhadap penyelesaian masalah Papua dapat ditempuh melalui dua jalan.

Menurut Sekjen PBB, bilamana masalah Papua menyangkut soal hak asasi manusia, maka prosesnya harus dimulai dengan membawa dan membahas serta memutuskannya pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Council) yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.

Sedangkan jika hal itu merupakan masalah politik, maka mekanisme penyelesaiannya harus dibawa untuk dibahas dan diputuskan pada Komisi Dekolonisasi yang berada dibawah Majelis Umum PBB yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat.

Dengan demikian, langkah rakyat Papua bersama ULMWP adalah sangat tepat, bermartabat dan memenuhi standar dan mekanisme serta prosedur hukum internasional yang diakui PBB sebagai organisasi bangsa-bangsa di dunia, dimana Indonesia dan negara-negara berumpun Melanesia seperti halnya Vanuatu, Papua New Guinea (PNG), Fiji dan Solomon Island maupun Kaledonia Baru juga menjadi anggotanya.

Bila pada pertemuan tingkat tinggi MSG pada Juni 2015 mendatang, aplikasi ULMWP dan rakyat Papua diterima dan status mereka menjadi anggota, maka sesungguhnya sebuah langkah progresif ke arah penyelesaian damai bagi masalah konflik politik berkepanjangan selama 50 tahun terakhir yang berdimensi pelanggaran HAM serius di Tanah Papua makin menemukan solusinya secara imparsial, damai, transparan, demokratis, bermartabat dan memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

Oleh sebab itu, peran Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo hendaknya tidak bersifat konfrontatif dan sedikit lebih menyesuaikan diri dengan langkah-langkah damai yang sudah dibangun secara damai dan dalam periode yang cukup lama diantara ULMWP dan rakyat Papua dengan para saudara-saudaranya di negara-negara Pasifik serumpun Melanesia tersebut.

Saya kira saudara Mote dan para anggota ULMWP akan sangat sedia untuk duduk secara terhormat berbicara bersama jajaran Pemerintah Indonesia saat ini dan di masa depan dalam mencari model penyelesaian damai bagi masalah-masalah sosial-politik di Tanah Papua selama 50 tahun terakhir ini secara damai kelak. Terutama setelah aplikasi ULMWP atas nama rakyat Papua diterima oleh MSG Juni mendatang.

 

*Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Pemenang Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canad

Oleh: Papuanus Iyai

Advertisements

TRANSMIGRASI BUKAN SOLUSI PECAHKAN MASALAH DI TANAH PAPUA

Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar - Jubi/IST

Sorong, Jubi – Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar membuat strategi percepatan pembangunan di Tanah Papua dengan mendatangkan transmigran sebanyak-banyaknya ke Papua. Tujuan utama program tersebut adalah untuk membuka aksesibilitas daerah.

Ketua Forum Pemuda Kawasan Timur Indonesia (FPKTI), Yanto Ijie menilai, program transmigrasi bukan solusi untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah di Tanah Papua. Malah menambah banyak masalah.

”Pendapat ini sebagai anak bangsa sangat tepat dan benar. Namun persoalan di Tanah Papua tidak sama dengan provinsi lain,” katanya kepada Jubi dalam pesan elektronik dari Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang terjadi di Tanah Papua, yakni persoalan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua yang telah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus (otsus) untuk Papua.

“Pertama, hak untuk mendapatkan pengakuan politik terhadap orang asli Papua. Kedua, hak dalam pemberdayaan dan kesejahteraan. Ketiga, hak dalam mendapat akses infrastruktur transportasi dan komunikasi yang menembus seluruh pelosok tanah Papua,” jelasnya.

“Keempat, hak mendapat pendidikan yang merata. Kelima, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat Papua. Keenam, hak untuk mendapatkan rasa keadilan dalam pembagian bagi hasil sumber daya alam di Tanah Papua,” katanya lagi.

Ia menambahkan, pemerintah berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyat Papua. ”Ada satu kekhawatiran dari seluruh rakyat Papua bahwa semakin banyak mobilisasi penduduk dari luar pulau Papua yang terkemas dalam program transmigrasi akan berdampak pada semakin kurangnya populasi orang asli Papua,” ujarnya.

Tokoh Pemudah Moi Sorong, Klois Yable, mengkhawatirkan terjadinya peminggirkan OAP (orang asli Papua) ketika ada program transmigrasi besar-besaran.

Menurut dia, ketika terjadi transmigrasi, maka hutan-hutan bakal ditebang, tanah adat milik pemilik ulayat diambil alih pemerintah, sehingga berpotensi menyebabkan konflik dan peminggiran OAP.

“Negara segera melakukan upaya konkret untuk melaksanakan seluruh isi undang-undang otsus dengan baik di Tanah Papua serta menyiapkan grand desain sistem yang merata,” ujarnya.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, seperti dilansir viva.co.id, Rabu (10/2/2015) menandatangani naskah kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat, terkait dengan kerja sama penempatan transmigrasi. Jawa Barat sebagai asal transmigran dan Papua Barat sebagai lokasi tujuan transmigran.

Kesepakatan ini merupakan rangkaian kegiatan Temu Nasional Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Rencananya Jabar akan mengirimkan sekitar 700 kepala keluarga setiap tahun sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengatakan, perpindahan penduduk dari sejumlah kawasan di pulau Jawa ke Provinsi Papua Barat dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan. Di mana saat ini terdapat lahan seluas 5.870.642 hektar yang berpotensi menjadi lokasi penempatan transmigran.

“Program ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” ujar Muhaimin. (Niko MB)